Pertemuan 1 (Landasan Pendidikan Pancasila)

PENDIDIKAN ADALAH UPAYA MASYARAKAT  DAN PEMERINTAH GUNA  KELANGSUNGAN HIDUP WARGANYA DAN GENERASI PENERUS.  SEHINGGA BERMAKNA DAN MAMPU MENG-ANTISIPASI HARI DEPAN, YANG SENANTIASA TERKAIT  DENGAN   KONTEKS  BUDAYA  BANGSA  INDONESIA
KEMAMPUAN TSB, MEMERLUKAN PEMBEKALAN IPTEKS YANG DILANDASI NILAI-NILAI YANG MENJADI PANDUAN DAN KEYAKINAN DALAM BERMASYARAKAT,  BERBANGSA DAN   BERNEGARA.

MASYARAKAT (BANGSA) INDONESIA, SELAIN MENGUASAI IPTEKS, HARUS BERIMAN DAN BERTAKWA, BERBUDI PEKERTI LUHUR, SEHAT JASMANI DAN ROHANI, MEMILIKI RASA TANGGUNG JAWAB YANG BERSENDIKAN NILAI-NILAI PANCASILA.
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA HARUS MENJADI PENUNTUN SIKAP DAN  PERILAKU RAKYAT      YANG SESUAI DENGAN KEHIDUPAN SEBAGAI  WARGA  NKRI.
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA TSB. MERUPAKAN SATU KESATUAN & SALING BERKAITAN SERTA  KETERGANTUNGAN.

PANCASILA
PANCASILA, SEBAGAI DASAR ATAU FILSAFAT NEGARA RI  SECARA RESMI DISAHKAN PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI), TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, DAN DIUNDANGKAN DALAM BERITA REPUPLIK INDONESIA, TAHUN II (TAHUN 1946) No. 7, TERDIRI ATAS 2 (DUA) BAGIAN, PEMBUKAAN & BATANG TUBUH  (Pasal-Pasal).
PADA ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN TERCANTUM RUMUSAN PANCASILA SEBAGAI  DASAR  NEGARA  MELIPUTI:
1.  BASIS ATAU FUNDAMEN NEGARA,      2.  TUJUAN YANG MENENTUKAN NEGARA, DAN     3.  PEDOMAN  YANG  MENENTUKAN  CARA  BAGAIMANA            NEGARA ITU MELAKSANAKAN FUNGSI-FUNGSINYA DALAM           MENCAPAI TUJUAN
LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN PANCASILA
PASAL 31 ayat 3, “Pemerintah mengusahakan & menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan & ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.        Merupakan penjabaran dari PEMBUKAAN UUD 1945, ALINEA KEEMPAT, yaitu: “Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa,…”
UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
3. KETETAPAN MPR No. X/MPR/1998 tentang POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN & NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA.
LANDASAN HISTORIS
PANCASILA DIGALI SEMENJAK LAHIRNYA BANGSA INDONESIA, MELIPUTI NILAI KETUHANAN, SIKAP TOLERANSI, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
MELALUI PROSES YANG CUKUP PANJANG, NILAI-NILAI PANCASILA TELAH MELALUI PEMATANGAN, MAKA PARA TOKOH BANGSA SAAT AKAN MENDIRIKAN NEGARA RI MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.
WALAUPUN DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 TIDAK TERMUAT ISTILAH “PANCASILA”, NAMUN YANG DIMAKSUD DASAR NEGARA DENGAN ISTILAH “PANCASILA”.      HAL INI DIDASARKAN ATAS INTERPRETASI HISTORIS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN RUMUSAN DASAR NEGARA, YANG SECARA SPONTAN DITERIMA OLEH PARA TOKOH BANGSA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s